Siapa yang Sebenarnya Mengatur Kita: Negara atau Algoritma?

Pernahkah kamu merasa memilih sesuatu di internet, padahal beberapa menit sebelumnya kamu bahkan tidak memikirkannya? Tiba-tiba muncul video tentang produk yang sedang kamu cari, berita yang sesuai dengan pandanganmu, atau rekomendasi konten yang membuatmu terus menggulir layar.

Kita sering menganggap keputusan itu sepenuhnya milik kita. Namun, di balik layar ada sistem yang terus belajar dari perilaku kita: algoritma.

Pertanyaannya menjadi lebih serius: di era digital, siapa yang sebenarnya mengatur kita—negara atau algoritma?

Negara Masih Berkuasa, tetapi Algoritma Mengatur Perhatian

Dalam teori kekuasaan klasik, negara memiliki otoritas melalui hukum, regulasi, institusi, dan kebijakan publik. Negara dapat menentukan apa yang boleh dan tidak boleh warga lakukan.

Namun, masyarakat digital menghadirkan bentuk kekuasaan baru.

Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan. Kekuasaan juga dapat bekerja melalui pengawasan dan pembentukan perilaku. Dalam konteks digital, mekanisme tersebut mendapatkan bentuk baru melalui algoritma.

Algoritma tidak perlu memerintahkan kita untuk membeli sesuatu. Ia cukup menampilkan produk berulang kali.

Algoritma tidak perlu memaksa kita membaca berita tertentu. Ia cukup menentukan apa yang muncul pertama kali di layar.

Bahkan algoritma tidak perlu mengatakan apa yang harus kita pikirkan. Ia dapat memengaruhi apa yang kita lihat, berapa lama kita melihatnya, dan informasi apa yang tidak pernah kita lihat.

Di sinilah persoalannya.

Kekuasaan digital bukan hanya tentang mengontrol tindakan. Ia mulai bergerak menuju pengaturan perhatian, preferensi, emosi, dan pilihan.

Indonesia: Ketika Algoritma Masuk ke Kehidupan Sehari-hari

Fenomena ini sangat mudah kita temukan di Indonesia.

Kita membuka TikTok untuk hiburan, tetapi kemudian mendapatkan berita politik. Selanjutnya kitapun menggunakan marketplace untuk mencari satu barang, lalu menerima puluhan rekomendasi serupa. Kita membuka YouTube untuk menonton satu video, tetapi satu jam kemudian masih berada di depan layar.

Platform digital membaca jejak perilaku kita: apa yang kita klik, tonton, lewati, bahkan kita sukai, terbagikan, bahkan berapa lama kita berhenti pada sebuah konten.

Dari data tersebut, sistem memprediksi apa yang kemungkinan besar menarik perhatian kita.

Masalahnya, apa yang menarik perhatian belum tentu apa yang baik bagi masyarakat.

Konten provokatif bisa lebih menarik daripada penjelasan ilmiah. Informasi sensasional bisa lebih cepat menyebar daripada hasil penelitian. Konflik sering mendapatkan lebih banyak perhatian daripada dialog.

Akibatnya, algoritma memiliki kekuatan untuk membentuk ekosistem informasi yang berbeda bagi setiap orang.

Dua orang Indonesia dapat hidup dalam ruang digital yang sama, tetapi melihat realitas yang sangat berbeda.

Kita Memilih, atau Dipilihkan?

Inilah pertanyaan kritis yang perlu kita ajukan.

Jika algoritma terus memprediksi apa yang kita sukai, lalu terus menyajikan hal serupa, apakah kita masih benar-benar sedang memilih?

Persoalannya bukan bahwa algoritma selalu jahat. Algoritma justru sangat berguna. Ia membantu kita menemukan informasi, produk, hiburan, bahkan pengetahuan yang relevan.

Namun, kekuasaan muncul ketika pengguna tidak mengetahui bagaimana pilihan mereka dibentuk.

Dalam masyarakat demokratis, kita terbiasa mempertanyakan kekuasaan negara: siapa yang membuat aturan, bagaimana kebijakan dibuat, dan siapa yang mengawasi pemerintah?

Tetapi kita jarang bertanya: siapa yang mengatur algoritma yang mengatur perhatian kita?

Padahal dampaknya bisa sangat besar.

Jika negara memiliki kekuasaan melalui hukum, platform digital memiliki kekuasaan melalui arsitektur pilihan.

Negara mungkin mengatur perilaku melalui regulasi. Algoritma dapat mengarahkan perilaku melalui rekomendasi.

Keduanya berbeda, tetapi bertemu pada satu titik: kemampuan memengaruhi manusia.

Masa Depan: Literasi Algoritma Menjadi Kebutuhan

Karena itu, masyarakat Indonesia tidak cukup hanya memiliki literasi digital dalam arti mampu menggunakan teknologi.

Kita membutuhkan literasi algoritma: kemampuan memahami bahwa apa yang muncul di layar bukanlah gambaran netral tentang dunia.

Ada sistem yang memilihnya.

Termasuk data yang menggerakkannya.

Ada kepentingan ekonomi di belakangnya.

Dan ada model bisnis yang membuat perhatian manusia menjadi komoditas.

Bagi akademisi dan mahasiswa, ini membuka ruang penelitian baru tentang kekuasaan, perilaku, demokrasi, ekonomi perhatian, dan perubahan sosial.

Untuk pembuat kebijakan, tantangannya adalah memastikan transparansi algoritma, perlindungan data, persaingan yang sehat, serta hak masyarakat untuk memahami bagaimana keputusan digital memengaruhi kehidupan mereka.

Bagi masyarakat umum, mungkin pertanyaannya jauh lebih sederhana:

Ketika kamu merasa sedang memilih sesuatu di internet, apakah itu benar-benar pilihanmu—atau pilihan yang sudah disiapkan untukmu?

Di era digital, negara mungkin masih mengatur kita melalui hukum.

Tetapi algoritma semakin belajar mengatur kita melalui perhatian.

Dan mungkin, bentuk kekuasaan yang paling kuat bukanlah ketika seseorang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu.

Melainkan ketika kita melakukan sesuatu dengan sukarela tanpa menyadari bahwa pilihan itu telah diarahkan.